PT PLN (Persero) Wilayah NTB

KEPALA Badan Penanaman Modal (BPM) NTB, Ir Jalal seusai menghadiri ekspose rencana pembangunan PLTMH di Mataram, Senin (19/1) mengatakan, dari basil studi, pembangkit tersebut layak dibangun dan kini dalam proses perizinan di pemerintah provinsi, sementara izin dari Pemkab Lombok Timur sudah keluar. "Kalau semua proses berjalan lancar, maka menurut rencana Maret 2009 PLTMH tersebut sudah mulai dibangun dan awal tahun 2010 sudah mulai beroperasi,"katanya seusai ekspose yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abdul Malik. la mengatakan, terkait dengan rencana pembangunan PLTMH tersebut pihak PT Nusantara Indo Energi akan melobi PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat karena nantinya yang akan membeli energi Isitrik yang dihasilkan adalah PLN. "Saya sudah meminta agar pembangunan PLTMH tersebut tidak sampai merusak potensi air terjun, karena merupakan salah saw obyek wisata yang ramai dikunjungu wisatawan domestik maunpun mancanegara," katanya.

Jalal mengatakan, rencana pembangunan PLTMH dengan memanfaatkan Sungai Putih tersebut juga akan dibicarakan dengan Pemkab Lombok Timur dan Pemkab Lombok Utara (KLU) terutama menyangkut penggunaan air. Menurut dia, selama ini air dari Sungai Putih tersebut belum dimanfatkan secara maksimal termasuk untuk irigasi, air sungai tersebut lebih banyak mengalir ke laut Namun, kata Jalal, mungkin Pemkab Lombok Timur dan Lombok Utara ada program untuk memanfaatkan air, karena itu masalah ini akan dibicarakan terlebih dahulu dengan dua kabupaten tersebut. "Pertimbangan dari Pemprov NTB untuk mengeluarkan izin pembangunan PLTMH tersebut adalah masalah pemanfaatan air, lingkungan dan masalah penggunaan Sungai Putih itu sendiri, karena itu masalah ini juga akan dibicarakan dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), mudahmudahan tidak ada masalah," kata Jalal.

Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus)tentang PLN oleh Komisi I dan Komisi IV DPRD NTB, dinilai bernuansa politis.

LOBAR- Penilaian tersebut dilontarkan pengamat politik, L Satriawan Sahak, pada Koran BERITA Senin (19/1) kemarin. Menurut dia, pihaknya sangat mendukung pembentukan panitia khusus (Pansus) tentang PLN. Tapi jangan sampai Pansus tentang PLN ini digunakan sebagai ajang mengejar popularitas dan kemampuan untuk bermanuver. "Saya mendukung pembentukan Pansus. Tapi nuansa politik sangat kental" katanya. Dia juga mempertanyakan, kenapa permasalahan PLN ini sekarang diangkat. Padahal sekali kasus-kasus yang mendapatkan perhatian untuk segera dibentuk Pansus, seperti kasus Bank NTB misalnya. Seharusnya oknum yang berkomentar itu, ilmunya lebih tinggi clan pegawai PLN. "Jangan sampai ini dipolitisir. Kenapa Baru sekarang permasalahan itu diangkat? Kenapa ndak dari dulu-dulu," cetus Satriawan.

Sernentara Humas PLN Wilayah NTB, Lalu Mawardi, mempersilahkan Komisi I dan Komisi IV DPRD NTB membentuk pan-sus, karena selama ini pihak PLN selalu terbuka dan tak pernah tertutup. "Kami mempersilahkan DPRD bentuk pansus, kami slap melayaninya," tantangnya. Disinggung terkait pembangunan PLTU Jeranjang, Kebon Ayu-Gerung, Mawardi dengan tegas mengatakan, pembangunan PLTU tetap berjalan sesuai harapan. Harapan dan kenyataan yang akan dirasakan sebagai dampak pembangunan PLTU cukup luarbiasa. Bukan hanya Pemda Lobar saja yang mendapatkan keuntungan dari pemabngunan PLTU tersebut, tapi berbagai mega proyek yang sedang berjalan seperti pembangunan EMMAR yang berada di Loteng juga. Bahkan diprediksi lima atau sepuluh tahun kedepan, pemadaman listrik secara bergiliran tak akan terjadi lagi.

JAKARTA - Program Lampu Hemat Energi (LHE) dinilai sudah tidak relevan untuk menjadi bagian dari program penghematan yang telah dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero). Menurut Direktur Luar Jawa, Madura dan Bali (Jamali) Hariyadi Sadono, hal tersebut disebabkan dibatalkannya program insentif dan disentif bagi pelanggan. "Program tersebut tidak diterima jadi otomatis LHE tidak relevan," ujar dia usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan kembali melakukan evaluasi dan penghitungan jumlah lampu yang akan dibagikan. Dengan demikian, jelas dia, berarti ada kemungkinan program LHE akan dibatalkan. Pasalnya kendati terus dijalankan tidak akan memberikan kontribusi terhadap nilai penghematan yang ditargetkan. (Ferial Thalib /Sindo/rhs)

Sumber :Okezone

Kawasan wisata Senggigi telah menjadi maskot pariwisata Lombok sejak tahun 1990-an. Bahkan ketenaran Senggigi mampu membuat rating dalam dunia pariwisata Indonesia. Di kawasan ini banyak berdiri hotel kelas bintang dan sarana pariwisata lainnya. Tak heran jika musim liburan tiba, Senggigi seolah berubah menjadi satu perkampungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara.